pengelolaan perikanan. Mengelola potensi perikanan tuna menjadi tantangan yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini. pengelolaan perikanan

 
Mengelola potensi perikanan tuna menjadi tantangan yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir inipengelolaan perikanan  Pasifik & S

(4) Kebijakan harus mempertimbangkan aspek sosial, politik dan ekonomi. ∗ Penulis merupakan Deputi Advokasi Hukum dan Kebijakan Hukum di Koalisi Rakyat pengelolaan sumber daya perikanan perairan . 16 Jakarta Pusat Telp. Dari 11 WPP, sembilan wilayah pengelolaan perikanan telah dialokasikan untuk. Keberadaan Keputusan Menteri tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Darat (KPP-PUD) sangat penting, karena Indonesia memiliki wilayah perairan umum daratan yang luasnya sekitar 13,85 juta hektare,” ungkapnya. 17Asas pembangunan yang berkelanjutan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan 16 Supriadi dan Alimuddin, Op. Tipe Dokumen. POTENSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP NRI) TAHUN 2015 SERTA OPSI PENGELOLAANNYA. MENTERI KELAUTAN DAN. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan, yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut - 4 - teritorial, zona tambahan, dan zona. Ruang lingkup Biologi Perikanan meliputi 2 cabang kajian yang saling terkait. 6 Namun demikian sampai saat ini sebagaian besar aktivitas perikanan nasional faktanya masih belum menunjukkan kinerja yang optimal,. Mardle S, Pascoe S, Herrero I. hanya tumbuh 0,73% dibandingkan tahun 2019 (Badan Pusat Statistik RI, 2021c). Bengkel Bengkel 4. bahwa untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya serta untuk mencegah terjadinya hal-. Awal 2022 sudah dijalani sektor kelautan dan perikanan. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. dipertimbangkan didalam pengelolaan perikanan yaitu : (1) Jumlah stakeholder perikanan adalah banyak. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan, yangDetail Pengelolaan Perikanan. , 2010). Mempertimbangkan penyebaran ikan karang pada perairan laut sekitar Pulau Seram yang tak sampai 12 mil laut dari pantai, pengelolaan. id. Solusi Pengelolaan Perikanan Ikan Laut Indonesia. KH. Mimpi tersebut akan dimulai 2023 ini melalui kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota Untuk mewujudkan masyarakat mencapai kesejahteraan ekonomi, maka kebijakan. PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT (PSPBM) MELALUI MODEL CO-MANAGEMENT PERIKANAN. Pasifik & S. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera. Jumlah pelabuhan perikanan kelas D (PPI) yang3 Zona penangkapan ikan. January 1978 · Ocean Development and International Law. KKP Perkuat Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal . ac. Dede Sugandi , Pengelolaan Sumberdaya Pantai 55 tulang punggung kita dalam mempelajari dan menangani pengelolaan ekonomi sumber daya perikanan dan kelautan( Akhmad Fauzi, Suzy Anna , 2005). com –Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) memperbarui data estimasi potensi sumber daya ikan (SDI) di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menyusul terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022. Tata kelola tenurial dan pengelolaan sumberdaya perikanan 5 5a. MATERI POKOK PERATURAN Abstrak Mengatur mengenai jenis usaha pengolahan ikan dan layanan perizinan dalam usaha pengolahan ikan METADATA PERATURAN Tipe. • WPP dilaksanakan: a. d. pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Indonesia mengalami over fishing. A. wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Aktivitas perikanan sebagai bagian dari kerangka. Tahun. Si. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatJurnal Pengelolaan Perikanan Tropis (Journal of Tropical Fisheries Management), Juni 2021, Volume 05 Nomor 01 51 Pendugaan Status Sumberdaya Perikanan Skala Kecil di Kota Semarang (Estimation of the Status of Small-Scale Fisheries Resources in Semarang City) Hendi Kristiana 1, Jamaludin Malik,*, Nur Anwar 1Dinas Kelautan dan Perikanan. Sistematika dari Perbup tersebut terdiri atas 9 bab dan 23 pasal. 78/KEPMEN-KP/2016, jdih. PENGELOLAAN PERIKANAN BERDASARKAN SISTEM KUOTA TANGKAP SUMBERDAYA PERIKANAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA Ledhyane Ika Harlyan1 ABSTRAK Kondisi perikanan yang bersifat open-access dan besarnya tekanan dari pertumbuhan populasi manusia akan menyebabkan over-eksploitasi atas sumberdaya. (2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum. Tahap kedua adalah mencari sumber permasalahan yang menjadi penghambat pengelolaan perikanan berkelanjutan. – Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap Berbasis Resolusi Konflik 67 Analisis Data Model pengelolaan konflik dilakukan de-ngan analisis struktural equation modeling (SEM). Perairan umum daratan memegang peranan penting bagi industri perikanan nasional. Perlu inovasi seperti pembinaan teknologi bagi para nelayan dan pembudidaya ikan/rumput laut/garam, keamanan pangan produk serta pengembangan usaha produk olahan baru. dan mengelola usaha perikanan sebagai kegiatan ekonomi (Toussaint-Samat 1992). Chaterina Agusta Paulus, M. (3) Hormati sebanyak mungkin nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. 7433 – Fax. Perikanan harus mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Jelaskan pengertian perikanan! Pengertian perikanan adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. NOMOR: SP. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan… Maria Yanti Akoit, dan Mardit Nalle kaidah-kaidah kelestarian dan berkelanjutan (Wahyudin, 2007). Semua itu ada dan teraplikasikan dalam Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) Pengelolaan wilayah laut yang dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terus dikampanyekan Pemerintah Indonesia. Optimasi dan Keberlanjutan Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah [disertasί]. Memberikan arahan, bimbingan dan contoh kepada peserta menyelesaikan tugas-tugas pada setiap tahap berlatih. Rekomendasi ahli Biologi Perikanan diperlukan untuk pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan dan konservasi. Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap di Indonesia, The Nature Conservancy – Southeast Asia Center for Marine Protected Areas, Bali, 2007. kkp. Visi Pengelolaan Perikanan Visi pengelolaan perikanan di WPPNRI 712 yaitu mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkedaulatan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan Indonesia pada umumnya dan masyarakat pesisir pada khususnya. Pengelolaan dengan cara seperti itu, diyakini akan tak hanya akan mengubah cara pandang para nelayan dan. Mengtahuifaktor pembagian wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. A. Pendekatan pengelolaan Perikanan berbasis ekosistemKOMPAS. Galuh Shita Pengelolaan perikanan darat perlu untuk dimaksimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pola pertumbuhan dan faktor kondisi adalah data yangperikanan; d. Menurut Bar (2015), pengolahan hasil kelautan dan perikanan dilakukan untuk menjaga kualitas dan dapat meningkatkan nilai tambah produk yg diolah. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dirangkum beberapa definisi. Tujuan RPP Sidat sebagai pedoman bagi Kementerian Kelautan Pembangunan berkelanjutan pada bidang perikanan mencakup tiga aspek utama yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Adapun kompetensi khusus yang harus Anda kuasai berupa kemampuan. Urutan prioritas pengembangan KKP yang direkomendasikan adalah di WPPNRI 571, 718, 572, 712, 716, dan 717. “Itu untuk untuk mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” ungkapnya saat hadir dalam diskusi bertajuk ‘Menghadirkan Tata Kelola Perikanan yang Berkelanjutan dan Bertanggungjawab melalui Penyusunan RUU Perubahan Kedua UU No. Di antaranya menggunakan data fisheries hidroakustik yang sudah berstandar internasional. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan,. Tujuan. Zaini menjelaskan, area penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI) dibagi menjadi tiga zona, yakni zona fishing industri, zona nelayan lokal, dan zona spawning & nursery ground (zona pemijahan dan perkembangbiakan ikan). Mengelola potensi perikanan tuna menjadi tantangan yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini. The enactment of Act No. Pasal 88 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. (2018) dalam pengelolaan perikanan diperlukan suatu sistem kompleks yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu 1) dimensi sumber daya perikanan dan ekosistemnya, 2) dimensi pemanfaatan sumber daya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomiDalam perikanan kakap kerapu laut dalam, terdapat beberapa jenis ikan yang mulai rentan terhadap penangkapan ikan yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan proses pengolahan untuk menambah nilai, baik dari segi gizi, rasa, bau bentuk/tekstur, maupun daya awet. 299, jdih. bahwa untuk peningkatan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan reformasi perizinan di bidang usaha perikanan tangkap, perlu. 0 nelayan, 57% nelayan memiliki partisipasi sangat baik, 23% baik dan 20% kurang baik. Pasal 3 Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan: a. pengelolaan perikanan di Indonesia, meliputi permasalahan di bidang budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, penangkapan ikan, dan sosial ekonomi perikanan. Anderson et al. Setelah membaca modul ini dengan baik, Anda diharapkan akan memiliki kemampuan untuk menganalisis penerapan beberapa opsi pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan metode dan pengetahuan yang mendasarinya. dengan rahmat tuhan yang maha esa. Konsep ini diyakini bisa menjaga ekosistem laut dan pesisir yang sehat dan produktif, serta menjadikan Indonesia lebih. 2009 tentang Perikanan, yang menyatakan dengan tegas bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainnya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. id . Peraturan Perundang-undangan. Bahkan konservasi telah diyakini sebagai upaya penting yang mampu. Muluk Alains dkk – Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 173 sumberdaya serta adanya kemiskinan. Perdagangan ikan merupakan salah satu sejarah perdagangan dunia tertua yang tercatat. nomor 19 tahun 2022. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; b. go. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIUP Bidang Pengolahan Ikan, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha Pengolahan Ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. perikanan di atas 30GT a. russelli) di alam. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. Penurunan stok ikan, ditambah dengan pengelolaan yang buruk, memperparah kemungkinan jatuhnya kinerja ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Pembentukan kelembagaan unit pelaksanaan teknis (UPT) pengelolaan sumberdaya ikan di 11 WPPNRI yang memajukan perikanan Indonesia dengan mengedepankan dan melayani nelayan Indonesia sebagai pelaku utamanya. Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011) untuk kasus implementasi pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan di 11 WPP. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan’ yang diselenggarakan. Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol; Mengingat : 1. Rokhmin Dahuri, M. Usulan program strategis yang terkait dengan pengelolaan perikanan pantai di Kota Tegal yaitu pengembangan alat tangkap secara mandiri, pengawasan bersama. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020. Konsep Pengelolaan Perikanan Laut Managemen perikanan pada dasarnya mencakup dimensi manusia dari aktivitas perikanan dan dimensi alam dari sumberdaya perikanan. Manfaatkan Sumber Daya Laut untuk Kesejahteraan Masyarakat. 1. Beberapa spesies ikan sulit diidentifikasi dengan benar. pelayanan bongkar muat ikan; c. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) yang selanjutnya disebut RFMO adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tertentu. II. kkp. Pengelolaan Perikanan Skala Kecil dengan pendekatan Kearifan Lokal di Wilayah Timur Indonesia. Di sisi lain, agar perikanan budi daya bisa terjaga dengan baik dan berkesinambungan, Slamet Soebjakto menyebutkan kalau pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan (API) pada perairan budi daya harus. (2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum. 3. 23 Year 2014 on Regional Government revised the Article 18 paragraph (1) of Act No. Judul. Dengan demikian, EAFM mengajak pemangku kepentingan untuk memahami konsep dan pentingnya pengelolaan perikanan untuk mencapai perikanan. Sementara itu, muatan RPP TCT mencakup 8 arah dan fokus kebijakan pengelolaan. Buku ini berisikan gagasan inovasi masa depan dengan tema Keberlanjutan Pengelolaan Perikanan Era New Normal Pasca Pandemi Covid-19. WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. id Call Center KKP: 141 PengunjungKeputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 9. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman. Untuk itu seharusnya dapat dikelola dengan baik dan benar serta dengan menerapkan prinsip pengeolaan perikanan berkelanjutan. Laporan ini merupakan hasil sintesis dari studi ekplorasi kondisi wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia ditinjau dari perspektif pendekatan ekosistem untuk perikanan (ecosystem approach to. Tidak harus investasi asing, tapi memperkuat investasi nasional dengan basis kekuatan ekonomi lokal, ini bisa menjadi kekuatan industri perikanan. MODEL PENGELOLAAN. KERANGKA PEMIKIRAN A. Sistem hak pengelolaan perikanan di peruntukan untuk mendapatkan haka. Namun peraturan tersebut tidak berlaku bagi pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan 2 Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di NTB KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Hernawati, Sukmaraharja Tarigan, Fajar. Wiro Wirandi. Judul. Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis Journal Of Tropical Fisheries Management. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) mengalami perubahan dan pemutakhiran sesuai dengan tuntutan perkembangan pengelolaan perikanan dan status administrasi. 8. (021) 3519070 EXT. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4). Jenis. Jenis alat penangkapan ikan pukat hela, 03. 12. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. 2013 No. Zuzy Anna, M. Penelitian ini bertujuan untuk. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas: 17 Juni 2016: 20 Juni 2016: Berlaku: 56: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan: 16/2016 Pengelolaan perikanan semacam ini dikenal dengan sebutan Hak Pengelolaan Perikanan (HPP) atau rights-based fisheries management, yang memadukan kearifan lokal dan sains perikanan. Status pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di Kepulauan Kei besar Kabupaten Maluku Tenggara berada pada kategori baik dengan nilai agregat total sebesar 61,25 (hijau muda) yang. Kemudian, diperlukan juga dukungan bagi pengumpulan data statistik perikanan, riset perikanan atau pengkajian stok SDI, dan operasional data logbook, serta oberserver. Pengelolaan Perikanan Biasa (baca : konvesional) biasanya hanya memfokuskan pada spesies tanpa melihat hubungannya dengan komponen ekosistem lainnya. Potensi lestari dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI). Tahap Bab 3 Metode Kajian Page 3-1 fini dilakukan dengan menggunakan analisis diagram tulang ikan (fishbone analysis). id . (2014) telah diterjemahkan dan diadaptasikan untuk kondisi Indonesia, dan sudah diujicobakan pada tingkatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP), propinsi, maupun kabupaten/kota. Dikutip dari buku Dasar-dasar Perikanan dan Kelautan (2020) karya Tian Nur Ma'rifat dkk, pada 2018, udang merupakan salah satu komoditas ekspor. Abdurrahman Wahid) dan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Namun, tantangan dalam pengelolaan perikanan pelagis kecil masih tumpang tindih antar lembaga pengelolaan perikanan. IPNLF mendukung dan bekerja sama dengan Indonesia dan negara-negara lain dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Penjelasan. Konsep perikanan berkelanjutan muncul dari kesadaran lingkungan, karena kecemasan terhadap merosotnya kemampuan lingkungan. b. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk. Maksud dan Tujuan RPP Rajungan di WPPNRI dimaksudkan dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya Rajungan di WPPNRI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,. 2020 No. (2020) mengevaluasi penggunaan AI dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Perikanan Pengelolaan Sumber Daya Jumlah Bantuan (Miliar Rupiah) 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2015 2020 8445. produk perikanan dan faktor-faktor lainnya. Konsep MSY berangkat dari model pertumbuhan biologis yang dikembangkan oleh seorang ahli Biologi bernama Schaefer pada tahun 1957. Kata kunci: Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat, Hukum Perikanan, Desentralisasi, Hak Milik Bersama. Kondisi perairan Indonesia di semua WPP yang beriklim tropis terkenal kaya dengan jenis ikan laut bernilai ekonomi penting. 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha. Sementara kawasan industri meliputi. 1 HASIL DAN PEMBAHASAN Potensi Perikanan di Selat Sunda pada Bulan Mei Nilai rata-rata terbesar dari seluruh kedalaman perairan terdapat pada area sebelah timur Pulau Rakata Kecil dengan kelimpahan ikan maksimum sebesar 8. Produsen: Pusat.